Panwaslukab Bojonegoro, Deklarasikan Tolak dan Lawan Politik Uang di Pilkada 2018

oleh -347 views
Gambar Panwaslukab Bojonegoro, Deklarasikan Tolan dan Lawan Politik Uang di Pilkada 2018

Bojonegoro – Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaslukab) Bojonegoro, Jawa Timur, mendeklarasikan tolak dan lawan Politik Uang dan Politisasi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 27 Juni 2018 mendatang. Agenda yang dilaksanakan di Pendapa Malowopati Pemkab Bojonegoro, Rabu (14/2/2018) itu dilaksanakan serentak secara nasional.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Polres Bojonegoro, Kodim 0813, Pimpinan DPRD, Kejaksaan Negeri , Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), seluruh Komisioner Panwas Kabupaten Bojonegoro, KPU Bojonegoro, mahasiswa dan tokoh masyarakat. Juga pasangan calon bupati-wakil bupati Bojonegoro beserta partai politik pendukung. Namun dari empat pasangan calon, hanya tiga yang hadir. Yakni Cabup Mahfudhoh, Cabup Basuki, dan Cawabup, Mitrotin.

Ketua Panwaslu Kabupaten Bojonegoro, M Yasin menjelaskan, hambatan pemilu yang berkualitas adalah adanya politik uang dan politisasi SARA. Maka dari itu, komitmen bersama ini menjadi kunci bagi semua untuk secara bersama-sama menciptakan dan mencegah setiap tahapan pilkada bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan SARA dalam kampanye Pilkada.
politik uang dan politisasi SARA adalah hambatan dalam mewujudkan Pilkada yang aman dan kondusif. Sehingga, semua elemen masyarakat terutama yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada harus menyatakan perlawanan pada politik uang.

“Karena, politik uang menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sedangkan politisasi SARA berpotensi mengganggu hubungan persaudaraan atau silaturahmi. Untuk pilkada yang ada di hadapan ini diharapkan betul-betul murni dan sehat dalam persaingan. Tapi untuk mencapai hal itu, meski beban ada di pundak Panwaslu, ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama masyarakat luas,” pungkasnya.

Para paslon yang hadir mengucapkan deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA. Kemudian mereka membubuhkan tanda tangan sebagai komitmen tersebut. Jika menggunakan politik uang dan politisasi SARA dalam Pilkada 2018, maka diberikan sangsi sesuai hukum yang berlaku.

“Setelah deklarasi ini, kami berharap semua pasangan calon tidak melakukan politik uang dan politisasi SARA. Kalau ada laporan di lapangan, kami siap memprosesnya dan menindaklanjuti sesuai prosedur. Politik uang dan politisasi SARA harus kita cegah dan lawan jangan sampai terjadi untuk menuju Pilkada 2018 berintegritas,” ucapnya. [SAD].