Tolak UU Omnibus Law, Aliansi Rakyat Bojonegoro Demo

oleh -231 views
Massa Aksi saat di depan Gedung DPRD Bojonegoro.

Undang-undang Omnibus Law atau cipta kerja yang baru di sahkan DPR RI (05/10) menjadi polemik di masyarakat khususnya kaum buruh dan mahasiswa. Seluruh daerah mengelar aksi penolakan Undang-undang Omnibud Law.

Aliansi Rakyat Bojonegoro yang terdiri dari gabungan Mahasiswa, Pelajar, Buruh dan Masyarakat Sipil menggelar aksi penolakan Undang-undang Omnibus Law yang bertempat di depan Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro, (08/10).

Sekitar pukul 11.00 wib ratusan massa aksi datangi Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro dengan menyanyikan lagu “Indonesia Pusaka”.

Muhammad Ahsin Selaku Kordinator Lapangan (Korlap) mengatakan Bahwa kami menolak penuh dengan adanya Undang-undang Omnibus Law dan meminta DPRD Bojonegoro juga menolak.

“Undang-undang cipta kerja bukan hanya mensensarakan rakyat dan buruh tetapi juga ada asas desentralisasi wilayah daerah di ambil pusat” ujar Muhammad Ahsin.

Muhammad Ahsin melanjutkan saya pastikan DPRD Kabupaten Bojonegoro merasakan apa yang kita rasakan dengan adanya Undang-undang Omnibus Law.

“Maka dari itu saya minta DPRD Bojonegoro menandatangani surat pernyataan bahwa menolak UU Omnibus Law” Lanjut Muhammad Ahsin.

Sedangkan Sukur Priyanto Perwakilan DPRD Bojonegoro Fraksi Demokrat mengatakan sikap bahwa juga merasakan hal yang sama dengan masyarakat.

“Keberadaan Undang-undang tersebut tidak ada keperpihakan kepada masyarakat khususnya daerah bojonegoro” ujar Sukur Priyanto saat menemui massa aksi.

Sukur Priyanto Menambahkan bahwa salah satu pasal sangat merugikan bangsa ini khususnya anak-anak muda dimana pemerintah memberikan ruang yang cukup luas untuk tenaga asing masuk di negara ini.

“Saya menyatakan sikap bahwa DPRD Bojonegoro siap menolak keberadaan Undang-undang tersebut” tambah Sukur priyanto.